Oleh: Muhammad Zunnurain
newsline.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) genap berusia 67 tahun pada Selasa, 17 Desember 2025. Peringatan hari jadi ini dirayakan meriah di Kompleks Kantor Gubernur NTB, sekaligus menjadi momentum reflektif untuk menilai capaian pembangunan daerah sejak NTB resmi terbentuk pada 1958.
Seiring usia yang relatif matang secara kelembagaan, NTB dituntut tidak hanya merayakan capaian simbolik, tetapi juga melakukan evaluasi objektif terhadap progres pembangunan dari masa ke masa.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Pergantian kepemimpinan setiap lima tahun membawa dinamika kebijakan yang berbeda, sehingga kesinambungan dan efektivitas pembangunan menjadi aspek penting yang perlu dikaji.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Pemerintah Provinsi NTB mengusung visi “NTB Makmur Mendunia”. Visi ini mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada penguatan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Realisasi visi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjawab tantangan struktural yang masih mengemuka.
Ini bukan tentang melihat hasil yang dini karena berjalan baru setahun, Namun, perlu melihat sejauh mana program itu berjalan menuju visi yang dibawa.
Tantangan Pembangunan
Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, masih menjadi persoalan mendasar di NTB. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan 11,78 persen atau sekitar 654.570 jiwa, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau lebih dari 113.000 jiwa.
Persoalan stunting juga menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 mencatat prevalensi stunting di NTB mencapai 29,8 persen, meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempatkan NTB pada peringkat keenam tertinggi nasional. Hal ini menjadi peringatan serius bagi keberlanjutan kualitas sumber daya manusia.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Pulau Lombok dan Sumbawa, juga masih nyata. Perbedaan kualitas infrastruktur, akses layanan publik, dan peluang ekonomi menunjukkan belum meratanya hasil pembangunan.
Apresiasi atas Inisiatif Pemerintah
Di tengah tantangan tersebut, beberapa inisiatif kebijakan patut diapresiasi. Salah satunya adalah Program Desa Berdaya, yang dirancang sebagai strategi pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis data. Data BPS digunakan sebagai basis perencanaan, kemudian diverifikasi secara faktual di lapangan oleh pendamping desa, memastikan intervensi tepat sasaran.
Saat ini terdapat 106 desa berstatus kemiskinan ekstrem yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara bertahap: 40 desa pada 2026, 40 desa pada 2027, dan sisanya pada 2028, dengan target tuntas paling lambat pada 2029.
Pendekatan berbasis data ini mencerminkan upaya pergeseran menuju kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), meskipun keberhasilan program tetap bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas aparatur, dan sistem monitoring yang akuntabel.
Refleksi dan Harapan
Momentum HUT ke-67 NTB menjadi kesempatan untuk mengevaluasi langkah pembangunan yang telah ditempuh. Evaluasi tidak hanya pada program, tetapi juga pada tata kelola, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi publik.
Keberhasilan pembangunan memerlukan kolaborasi seluruh pihak: pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Tanpa koordinasi yang solid, efektivitas kebijakan strategis berisiko menurun.
NTB memiliki modal sosial, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang mumpuni. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola secara inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dirasakan merata.
Pada usia ke-67 ini, visi “NTB Makmur Mendunia” harus diterjemahkan dalam kebijakan yang terukur, konsisten, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
