Mataram, newsline.id — Koalisi Pemuda NTB menggelar aksi hearing di depan Kantor Kejaksaan Tinggi NTB dan Dinas Perhubungan NTB, Senin (9/2), untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan tindak pidana yang disebut melibatkan DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB, serta menyoroti kebijakan penyewaan unit mobil listrik.
Di Kejati NTB, massa meminta penegak hukum memberi perhatian pada laporan yang mereka sebut telah disampaikan sebelumnya. Sementara di Dishub NTB, peserta aksi mempertanyakan urgensi dan mekanisme penyewaan mobil listrik yang dinilai perlu ditinjau.
“Kami datang untuk memastikan laporan ini mendapat atensi serius dari penegak hukum,” kata salah satu perwakilan Koalisi Pemuda NTB di lokasi aksi.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Peserta aksi juga menilai kebijakan penyewaan mobil listrik perlu transparansi, terutama terkait kebutuhan, skema anggaran, dan manfaatnya bagi publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir tertib setelah massa membubarkan diri. (AK)
Editor : R9
