Nusa Tenggara Barat, ntb.newsline.id – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026 mendatang. GASAK NTB menilai penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menyampaikan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan maupun persoalan publik. Oleh sebab itu, setiap elemen masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat secara terbuka selama tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum.
“Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara. Namun, kami juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas dan tidak menyasar titik-titik vital ekonomi,” tegas Yandis.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
GASAK NTB meminta agar massa aksi tidak melakukan pemblokiran maupun menghambat akses fasilitas strategis seperti terminal, pelabuhan, bandara, maupun jalur distribusi ekonomi masyarakat. Menurut GASAK NTB, gangguan terhadap fasilitas vital dapat berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan, hingga distribusi barang dan jasa di wilayah NTB.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Jangan sampai aspirasi yang diperjuangkan justru merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi harian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan jalur distribusi ekonomi.
“Apalagi masyarakat yang hidup di kawasan pelabuhan sangat merasakan dampaknya apabila aktivitas ekonomi terganggu,” tambahnya.
Selain itu, GASAK NTB meminta aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengamanan aksi sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Menurut GASAK NTB, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan kepentingan publik secara luas.
Editor : Redaksi
