Ketua Muda Mandalika Desak KPK Bongkar Dugaan Sindikat Korupsi KIP Kuliah di NTB

Jumat, 8 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram, ntb.newsline.id — Ketua Muda Mandalika, Kadir Djailani, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius mengusut dugaan praktik korupsi dan pemotongan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia menilai praktik dugaan penyalahgunaan bantuan pendidikan tersebut bukan persoalan baru, melainkan sudah berlangsung lama dan diduga melibatkan banyak pihak.

“Kami berharap KPK benar-benar serius mendalami persoalan ini. Jangan setengah-setengah, karena program KIP Kuliah merupakan program prioritas nasional yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” ujarnya, Kamis (08/05/2026).

ADVERTISEMENT

ads.480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Kadir, modus yang diduga digunakan dalam praktik tersebut beragam, mulai dari pemotongan bantuan setelah dana cair hingga kesepakatan persentase tertentu sebelum bantuan diterima mahasiswa.

“Ada dugaan pola yang dimainkan, mulai dari meminta setoran setelah dana masuk rekening hingga perjanjian potongan sejak awal. Ini yang harus dibongkar secara menyeluruh,” katanya.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi merugikan mahasiswa penerima bantuan, terutama mereka yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Kadir juga meminta KPK tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi turut menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik praktik tersebut.

“Kalau memang ada jaringan atau pola yang terstruktur, maka harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menyasar pelaku kecil,” tegasnya.

Meski demikian, ia berharap proses penanganan dugaan kasus tersebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dilakukan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang valid.

Ia juga mengimbau mahasiswa yang merasa dirugikan untuk berani melapor melalui mekanisme resmi agar penanganan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

“Mahasiswa harus dilindungi. Bantuan pendidikan seharusnya membantu mereka menyelesaikan studi, bukan justru menjadi ruang penyalahgunaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, isu dugaan pemotongan dana KIP Kuliah menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai forum mahasiswa di NTB.

Penulis : Ak

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel ntb.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gebrakan KKN ITSkes Muhammadiyah Selong, 341 Warga Pringgabaya Utara Sukses Migrasi ke KTP Digital
Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Sabu, PMII Apresiasi Kapolres Lombok Timur
DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Buka HIMMAH Teknik Mengabdi 2026, Fokus Transformasi Digital di Tembeng Putik
GASAK NTB Kritik Parpol yang Dinilai Abaikan Caleg Tak Terpilih Pasca Pemilu
Gedung Serbaguna Disiapkan Jadi Ikon Baru Lombok Timur, Siap Tampung 2.000 Orang
Imbas Pengusutan Kejagung, GASAK NTB Desak Audit Program MBG di Lombok Timur
Target Tiga Besar, Bupati Haerul Warisin Lepas Kafilah MTQ XXXI NTB dengan Tambahan Dukungan Rp1 Miliar
Lombok Timur Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, 400 Ribu KK Masuk Sasaran Pendataan

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:52 WITA

Gebrakan KKN ITSkes Muhammadiyah Selong, 341 Warga Pringgabaya Utara Sukses Migrasi ke KTP Digital

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:17 WITA

Gagalkan Peredaran 3 Kilogram Sabu, PMII Apresiasi Kapolres Lombok Timur

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:57 WITA

DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Buka HIMMAH Teknik Mengabdi 2026, Fokus Transformasi Digital di Tembeng Putik

Sabtu, 4 Juli 2026 - 11:10 WITA

GASAK NTB Kritik Parpol yang Dinilai Abaikan Caleg Tak Terpilih Pasca Pemilu

Senin, 8 Juni 2026 - 13:30 WITA

Imbas Pengusutan Kejagung, GASAK NTB Desak Audit Program MBG di Lombok Timur

Berita Terbaru