Oleh : Daeng Sani Ferdiansyah
newsline.id – Kelas menengah kerap disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka bekerja di sektor formal, membayar pajak, mendorong konsumsi, dan menopang stabilitas sosial. Namun memasuki 2026, kelas menengah justru menghadapi tekanan yang kian berat. Biaya hidup terus meningkat, sementara pertumbuhan gaji tidak bergerak secepat kenaikan harga. Kondisi ini membuat kelas menengah Indonesia berada dalam posisi yang semakin terjepit.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi tahunan Indonesia memang relatif terkendali, tetapi tekanan terbesar justru datang dari kelompok pengeluaran utama, yaitu kelas menengah, seperti makanan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Kenaikan harga di sektor-sektor ini terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Belanja bulanan makin mahal, biaya sekolah anak meningkat, dan harga rumah semakin jauh dari jangkauan pekerja bergaji tetap.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Masalahnya, kenaikan biaya hidup tersebut tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Bank Indonesia dalam berbagai laporannya mencatat bahwa pertumbuhan upah riil cenderung melambat, terutama di sektor-sektor padat karya dan jasa. Artinya, meskipun gaji nominal mungkin naik, daya beli masyarakat tidak selalu ikut meningkat. Dalam praktiknya, banyak pekerja kelas menengah merasa bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama.
Situasi ini semakin menekan generasi muda kelas menengah. Lulusan perguruan tinggi kini menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif, sementara upah awal relatif rendah dibandingkan biaya hidup di kota-kota besar, seperti harga sewa hunian, transportasi harian, hingga kebutuhan digital menjadi beban tetap yang sulit dihindari. Impian klasik kelas menengah adalah memiliki rumah, menabung secara rutin, dan mencapai stabilitas finansial. Hal ini, perlahan terasa semakin menjauh.
Tak sedikit anak muda akhirnya bergantung pada instrumen keuangan jangka pendek, seperti paylater, kartu kredit, atau cicilan konsumtif untuk menutup kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan. Dalam jangka pendek, skema ini memberi ruang bernapas. Namun dalam jangka panjang, ia justru menciptakan kerentanan baru, seperti beban utang yang menumpuk dan tekanan psikologis yang meningkat. Fenomena ini bukan semata soal gaya hidup, melainkan refleksi dari ketidakseimbangan struktural antara biaya hidup dan tingkat pendapatan.
Di sisi lain, kelas menengah berada di posisi yang sering kali luput dari perlindungan negara. Mereka tidak tergolong miskin sehingga tidak masuk prioritas bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup mapan untuk menghadapi guncangan ekonomi tanpa risiko serius. Ketika harga naik atau terjadi perlambatan ekonomi, kelas menengahlah yang paling cepat merasakan dampaknya.
Tekanan terhadap kelas menengah tidak boleh dianggap sebagai keluhan individual semata. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menahan laju konsumsi domestik sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, kelas menengah yang tertekan secara ekonomi cenderung menunda rencana jangka panjang, seperti pendidikan lanjutan, pembelian rumah, dan investasi produktif. Dalam skala besar. Hal ini, dapat menghambat mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan antargenerasi.
Di sinilah peran kebijakan publik menjadi krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga dirasakan di tingkat rumah tangga. Kebijakan pengupahan yang adaptif terhadap kenaikan biaya hidup, pengendalian harga kebutuhan dasar, serta penyediaan layanan publik yang terjangkau, seperti transportasi dan perumahan menjadi kunci untuk menjaga daya tahan kelas menengah.
Selain itu, investasi pada penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda harus menjadi prioritas. Dunia kerja yang fleksibel tanpa perlindungan upah dan jaminan sosial justru memperbesar kerentanan kelas menengah baru. Pertumbuhan ekonomi yang sehat semestinya diiringi dengan distribusi manfaat yang lebih adil antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Tentu, kelas menengah juga dituntut untuk beradaptasi dalam meningkatkan literasi keuangan, mengelola pengeluaran dengan lebih cermat, dan mengembangkan keterampilan baru. Namun, upaya individual tidak akan cukup tanpa perbaikan struktural. Menyederhanakan masalah ini sebagai soal “kurang berhemat” justru menutup akar persoalan yang sesungguhnya.
Biaya hidup yang naik dan gaji yang stagnan adalah sinyal peringatan serius. Kelas menengah tidak menuntut kemewahan, mereka hanya ingin kepastian bahwa kerja keras masih berbanding lurus dengan kesejahteraan. Jika tekanan ini terus diabaikan, maka yang terancam bukan hanya kelas menengah, melainkan juga stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia di masa depan.
*Penulis adalah Kepala Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIH Pancor
