NTB, newsline.id — Reaksi Rusia atas tergulingnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro tergolong hati‑hati, di tengah perimbangan antara potensi keuntungan geopolitik dari tindakan sepihak Amerika Serikat dan kehilangan sekutu strategis di kawasan Amerika Latin.
Pemerintah Moskow awalnya mengecam serangan AS terhadap Venezuela yang berlangsung pada Sabtu dan penangkapan Maduro bersama sang istri, Cilia Flores.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan tindakan militer AS sebagai “agresi” dan “pelanggaran tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka.”
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Namun hingga kini, Kremlin belum mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas terkait penggulingan Maduro, demikian pula Presiden Rusia Vladimir Putin belum memberikan komentarnya.
Maduro dikenal sebagai sekutu dekat Putin, dengan Venezuela dan Rusia menjalin hubungan panjang dalam energi dan kerja sama militer. Caracas juga memberikan dukungan pada invasi Rusia ke Ukraina, serta memiliki kesamaan kepentingan dalam menahan pengaruh politik, militer, dan ekonomi AS di kawasan.
Meski demikian, hilangnya Maduro sebagai pemimpin bukan sepenuhnya merugikan bagi Moskow. Rusia dinilai tengah menimbang peluang untuk mengambil keuntungan dari krisis Venezuela di tengah hubungan yang tengah rapuh dengan Washington. Moskowski enggan memperburuk hubungan dengan pemerintahan AS, yang dinilai krusial dalam perundingan damai dan potensi penyelesaian konflik di Ukraina.
Krisis Venezuela datang pada saat yang sensitif bagi hubungan kedua negara, Rusia dan AS, terutama karena upaya Moskow dalam mencari persyaratan paling menguntungkan dalam proses perdamaian dengan Ukraina. Di sisi lain, setiap gangguan terhadap upaya tersebut dipandang bisa menguntungkan posisi Rusia di medan perang, di mana pasukan Rusia terus menunjukkan kemajuan secara bertahap di wilayah timur Ukraina.
Analis di Institute for the Study of War mencatat bahwa respons Kremlin sejauh ini masih bersifat umum dan “akan berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan kredibilitas sebagai mitra negara lain dengan upaya mereka untuk menyesuaikan diri terhadap pemerintahan Trump.”
Beberapa pengamat juga mengkhawatirkan bahwa penangkapan mantan pemimpin Venezuela oleh AS dan tuduhan pidana yang dilayangkan terhadapnya dapat memberikan preseden berbahaya. Menurut Sarah Lenti, konsultan politik dan mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS, tindakan tersebut bisa memberi ruang bagi Rusia untuk menindak tokoh asing yang dianggap lawan, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang sering disebut “penjahat” oleh Moskow tanpa bukti kuat.
Secara ideologis, intervensi Trump di Venezuela mencerminkan strategi AS untuk memperkuat dominasi di wilayah Barat, yang dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan ambisi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Eropa dan Asia Tengah, wilayah yang pernah menjadi bagian dari pengaruh Soviet.
Namun, sejumlah analis menilai tindakan AS di Venezuela juga menunjukkan bahwa pemerintahan Washington masih bersikap tegas ketika menilai kepentingan nasionalnya terancam, termasuk oleh kekuatan besar seperti Rusia dan Iran.
Marko Papic dari BCA Research mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki kekuatan tawar yang signifikan terhadap AS dalam konteks Venezuela. Menurut dia, wilayah Amerika Latin secara historis berada dalam pengaruh AS, sehingga tak ada kebutuhan negosiasi antara kedua kekuatan besar tersebut.
Meski demikian, para pengamat menegaskan bahwa jatuhnya Maduro tetap menjadi pukulan signifikan bagi Rusia, yang kehilangan salah satu negara klien yang memperkuat posisi geopolitiknya di luar blok Barat.
“Dengan jatuhnya Maduro, negara klien lain dari Rusia ikut terganggu, sehingga nilai jaminan keamanan dari Kremlin turun menjadi sedikit lebih tinggi dari nol,” ujar Tina Fordham, founder Fordham Global Foresight.
Fordham juga menyoroti bahwa sistem pertahanan udara S‑300 buatan Rusia yang dipasang di Venezuela tidak mampu mencegah operasi udara AS, sebagaimana kegagalannya dalam memberikan perlindungan efektif di Suriah dan Iran.
Penulis : R9
