Bima, newsline.id — Pelantikan 10 pejabat eselon II oleh Bupati Bima Ady Mahyudi pada Sabtu malam memicu sorotan publik, terutama terkait waktu pelaksanaan yang dinilai tidak lazim.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima pukul 20.00 WITA itu merupakan bagian dari hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 2026, Sabtu, (18/4).
Di tengah polemik yang muncul, Bupati menegaskan penjadwalan tersebut telah melalui proses panjang, bukan keputusan mendadak.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelantikan ini bukan keputusan spontan. Ini hasil dari proses seleksi yang objektif, transparan, dan terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi,” ujarnya.
Isu waktu pelantikan menjadi perhatian, namun Bupati menilai perdebatan tersebut berpotensi mengaburkan substansi kebijakan, yakni penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi.
“Yang patut diuji bukan kapan pelantikan ini dilaksanakan, tetapi apakah kita telah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar polemik tidak berhenti pada aspek simbolik semata.
“Jangan sampai energi kita habis pada hal-hal simbolis, sementara hal-hal substantif kita abaikan,” ucapnya.
Pelantikan tersebut dilakukan terhadap 10 dari total 14 posisi yang dilelang. Sejumlah posisi strategis diisi, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Bappeda dan Litbang, hingga Dinas Pariwisata.
Ady menyebut proses seleksi telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip meritokrasi. Namun, di tengah sorotan publik, pelantikan malam hari ini tetap menjadi catatan terkait praktik transparansi dan sensitivitas waktu dalam pengambilan keputusan birokrasi.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari upaya penataan organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik. (Red)
