PMII Lombok Timur Desak Transparansi Dugaan Keracunan MBG di Pringgabaya

Senin, 12 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Selong, newsline.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk menuntut transparansi penanganan dugaan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pringgabaya, Senin (12/1).

Koordinator Umum PMII Lombok Timur Yogi Setiawan menilai Dinas Kesehatan harus bersikap tegas dan independen dalam menangani kasus tersebut.

“Jangan sampai karena nama yayasan tertentu, Dinas Kesehatan tidak berani bertindak,” katanya saat menyampaikan orasi.

ADVERTISEMENT

ads.480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam aksi itu, PMII menyebut sedikitnya 12 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG yang disalurkan oleh Yayasan Haerul Warisin. Massa aksi mendesak agar izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dicabut serta meminta klarifikasi terbuka dari Dinas Kesehatan Lombok Timur.

PMII juga menuntut keterbukaan hasil uji laboratorium atas kasus dugaan keracunan tersebut, dokumen perizinan dapur MBG, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) program. Selain itu, mereka mempertanyakan kualitas menu MBG yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang bagi anak-anak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Lombok Timur Syahid Ramdan menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib mengajukan permohonan izin resmi kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan sejumlah persyaratan administrasi dan teknis.

“Permohonan itu harus dilengkapi denah dapur serta surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional terkait penetapan SPPG,” ujarnya.

Syahid menambahkan, sebelum Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diterbitkan, tim Dinas Kesehatan melakukan inspeksi lapangan, termasuk pemeriksaan lingkungan dan kualitas air.

“SLHS diterbitkan maksimal 14 hari setelah permohonan diterima jika seluruh persyaratan terpenuhi. Jika belum layak, dilakukan pendampingan oleh tim hingga memenuhi standar,” katanya. (AK)

Editor : R9

Follow WhatsApp Channel ntb.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Fondasi Ideologi dan Militansi, DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Gelar Pembaiatan WAPA 1
Polda NTB Amankan BBM Pertalite 1,7 Ton di Lombok Timur, Mobil Pengangkut Ikut Disita
Bangun Kesadaran Hidup Sehat, Pemkab Lotim Bersama YJI Dorong Pencegahan Penyakit Jantung
GMNI Lotim Pertanyakan Masa Jabatan Plt Dirut PDAM yang Dinilai Melebihi Ketentuan
21 Pejabat Pemkab Lombok Timur Dilantik, Bupati Tekankan Etika dan Pelayanan
Keberkahan Alam Sambelia, Bupati Lotim Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan
Bupati Lotim Serahkan Bantuan BAZNAS ke 60 Pedagang Pasar Tenten, Ingatkan Kebersihan
DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Perkuat Fondasi Kader Lewat Pra Wahana Pengkaderan

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 12:49 WITA

Perkuat Fondasi Ideologi dan Militansi, DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Gelar Pembaiatan WAPA 1

Minggu, 25 Oktober 2026 - 16:10 WITA

Polda NTB Amankan BBM Pertalite 1,7 Ton di Lombok Timur, Mobil Pengangkut Ikut Disita

Minggu, 25 Oktober 2026 - 12:13 WITA

Bangun Kesadaran Hidup Sehat, Pemkab Lotim Bersama YJI Dorong Pencegahan Penyakit Jantung

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:25 WITA

GMNI Lotim Pertanyakan Masa Jabatan Plt Dirut PDAM yang Dinilai Melebihi Ketentuan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 01:09 WITA

21 Pejabat Pemkab Lombok Timur Dilantik, Bupati Tekankan Etika dan Pelayanan

Berita Terbaru