Oleh: Daeng Sani Ferdiansyah, M. Sos
Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIH Pancor
Lombok Timur kembali menyandang status zona merah stunting per November 2025, dengan prevalensi mencapai sekitar 33%. Angka ini jauh di atas target nasional dan bahkan menempatkan Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten yang paling rawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan Lombok Utara. Kenaikan prevalensi stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 29,8 persen juga menegaskan bahwa persoalan gizi ini belum tertangani secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah stunting bukan sekadar persoalan medis, stunting adalah cermin ketidakmerataan pembangunan, seperti akses layanan dasar, literasi kesehatan, perilaku sosial, dan efektivitas kebijakan publik. Data 33% bukan hanya statistik, tetapi panggilan moral dan strategis bagi semua pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.
Ketidakpastian Data Sebagai Tantangan Strategis
Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan stunting adalah ketidaksinkronan data gizi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan sistem pencatatan rutin e-PPGBM (Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan perbedaan angka yang signifikan. SSGI menyajikan gambaran representatif melalui survei, sementara e-PPGBM menggunakan pendekatan by-name-by-address di tingkat posyandu.
Kesenjangan tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi berdampak langsung pada kebijakan. Ketika data tidak terverifikasi atau tidak terpadu, intervensi rentan salah sasaran. Anggaran bisa dialokasikan ke lokasi yang salah, dan evaluasi program menjadi kabur.
Lebih kritis lagi, kepercayaan publik terhadap kampanye gizi bisa melemah. Masyarakat akan ragu menanggapi pesan intervensi jika mereka melihat inkonsistensi antara data yang disampaikan pemerintah dan realitas di lapangan. Karena itu, penyatuan dan audit data (SSGI dan e-PPGBM) harus menjadi prioritas dalam strategi penanganan stunting di Lombok Timur.
Dimensi Struktural di Balik Angka
Stunting di Lombok Timur tumbuh subur di tengah tumpukan masalah struktural, seperti:
1. Kesehatan dan gizi ibu-anak: Akses ke pemeriksaan kehamilan berkualitas belum merata, terutama di desa terpencil. Praktik pemberian ASI eksklusif dan MPASI bergizi belum cukup kuat, terutama di rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi.
2. Ketahanan pangan keluarga: Banyak keluarga di Lombok Timur menghadapi kerentanan pangan, terutama musiman. Pola konsumsi masih didominasi karbohidrat, sementara asupan protein hewani dan mikro nutrien rendah.
3. Literasi dan perilaku pengasuhan: Pengetahuan gizi, pemahaman 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan kesadaran akan risiko stunting masih lemah di sebagian rumah tangga. Perubahan perilaku tidak cukup dengan imbauan teknis diperlukan strategi komunikasi yang sensitif terhadap konteks lokal.
Kegagalan Komunikasi Publik Sebagai Titik Lemah Penanganan
Intervensi gizi selama ini banyak berkutat pada aspek medis. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada perubahan pola asuh dan kesadaran keluarga akan pentingnya nutrisi. Itulah sebabnya komunikasi publik harus diangkat sebagai pilar utama dalam strategi stunting.
Beberapa kelemahan strategi komunikasi saat ini, yaitu:
1. Pesan gizi tidak disesuaikan secara budaya. Bahasa dan nilai lokal masyarakat Sasak sering tidak diperhitungkan dalam materi edukasi.
2. Minimnya pemanfaatan media lokal, seperti radio komunitas, media kampung, tokoh adat, dan komunitas keagamaan belum maksimal diberdayakan sebagai jembatan pesan.
3. Kampanye tidak berkelanjutan. Intensitas pemberian pesan gizi turun setelah kampanye puncak sehingga dampak perubahan perilaku melemah.
4. Tenaga komunikator kurang terorganisir, seperti mahasiswa, kader posyandu, dan tokoh lokal belum dikerahkan secara sistematis sebagai agen literasi gizi.
Rekomendasi: Jalan Keluar dari Zona Merah
Sebagai Kaprodi KPI IAIH Pancor, saya menawarkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil, seperti:
1. Integrasi Data Komprehensif. Bentuk mekanisme audit gabungan antara SSGI dan e-PPGBM. Libatkan akademisi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat desa dalam forum data rutin untuk memastikan akurasi dan transparansi.
2. Komunikasi Berbasis Budaya Lokal dan Komunitas. Buat materi edukasi gizi yang menggunakan bahasa Sasak, seperti kisah tokoh adat, dan cerita lokal. Libatkan imam, pemuka adat, dan pemuda sebagai komunikator utama dalam kampanye.
3. Kolaborasi Lintas Sektor. Bentuk gugus tugas desa sehat yang terdiri dari sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, pertanian, dan sosial. Pastikan intervensi gizi tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan program sanitasi, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Peran Akademisi dan Mahasiswa. Kampus, khususnya Prodi KPI IAIH Pancor, harus menjadi mitra strategis. Mahasiswa dapat turun ke lapangan sebagai agen perubahan, seperti mengadakan literasi gizi, membuat video edukatif, menyelenggarakan workshop di posyandu, dan melakukan riset evaluatif.
5. Fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi harus diprioritaskan pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Semua program dan anggaran stunting harus diarahkan pada tahap kritis ini untuk dampak optimal.
Penutup: Komitmen Bersama Membangun Harapan
Angka 33% di Lombok Timur adalah sinyal bahaya sekaligus panggilan tanggung jawab. Kita tidak boleh mengabaikannya sebagai persoalan rutin, stunting adalah masalah pembangunan manusia yang menyangkut masa depan generasi.
Jika Lombok Timur ingin keluar dari zona merah, maka diperlukan langkah-langkah serius: data kuat, komunikasi strategis, kolaborasi multisektoral, dan keterlibatan akademisi. Penanganan stunting bukan sekadar program kesehatan, tetapi wujud komitmen moral dan strategis untuk memberikan generasi muda hak dasar tumbuh sehat dan cerdas.
Sebagai Kaprodi KPI IAIH Pancor, saya mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media lokal, dan kampus untuk bersama-sama menjadikan komunikasi dan literasi gizi sebagai instrumen utama perubahan. Lombok Timur bisa beralih dari zona merah menuju zona harapan dan itu bisa kita mulai hari ini..
