Oleh: Daeng Sani Ferdiansyah
Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIH Pancor, Lombok Timur, NTB
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 merupakan momentum penting dalam memperluas cakrawala sejarah nasional Indonesia. Keputusan pemerintah tersebut semakin menegaskan bahwa kontribusi perjuangan bangsa tidak hanya lahir dari pusat kekuasaan di Jawa atau dari tokoh militer, tetapi juga dari pemimpin kerajaan yang berperan sebagai penggerak pendidikan, sosial, serta integrasi politik di daerah. Proses usulan gelar ini sendiri telah berlangsung 20 tahunan. Hal ini, menunjukkan bahwa pengakuan atas kontribusinya memerlukan kerja dokumentatif dan advokasi panjang dari masyarakat dan akademisi Bima.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks historiografi Indonesia, penetapan Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) sebagai Pahlawan Nasional mengisi ruang narasi yang sering kali kurang menyoroti kontribusi tokoh-tokoh dari wilayah timur Nusantara. Pengakuan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi signifikan dalam membangun keadilan representasi sejarah nasional.
Komitmen terhadap Pendidikan dan Modernisasi Sosial
Salah satu kontribusi paling fundamental dari Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) adalah komitmennya terhadap pendidikan modern sebagai fondasi kemajuan masyarakat Bima. Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) mendirikan berbagai institusi pendidikan, mulai dari Hollandsch Inlandsche School (HIS) untuk pendidikan dasar bumiputera, sekolah kejuruan khusus perempuan (Kopschool), hingga Madrasah Darul Ulum Bima, lembaga pendidikan agama yang menjadi pusat pembelajaran Islam di kawasan tersebut.
Lebih dari itu, Sultan Salahuddin memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Bima untuk melanjutkan studi ke kota-kota besar di Hindia Belanda, seperti Jawa, Makassar, dan mengirim beberapa pelajar ke Timur Tengah. Program ini mencerminkan visi yang jauh lebih maju dibanding konteks zamannya. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan tekanan kolonialisme, ia memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah modal strategis bagi pembentukan identitas kebangsaan dan kemajuan masyarakat lokal.
Selain itu, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) juga memberikan dukungan besar terhadap organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Rukun Wanita. Dukungan ini dapat dibaca sebagai bentuk reformisme sosial yang progresif, terutama karena terjadi pada masa ketika organisasi perempuan belum berkembang luas di wilayah kerajaan-kerajaan lokal. Dengan demikian, peran Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) dalam memperjuangkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan menempatkannya sebagai pemimpin regional yang berorientasi pada transformasi sosial.
Peran Diplomasi dan Integrasi Politik dalam Pembentukan NKRI
Kontribusi politik Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) dalam proses pembentukan NKRI menjadi salah satu argumen utama yang menguatkan legitimasi pemberian gelar Pahlawan Nasional. Pada 22 November 1945, Sultan mengeluarkan Maklumat 22 November 1945 yang menegaskan bahwa Kesultanan Bima menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap politik ini sangat penting mengingat banyak kerajaan di Nusantara saat itu berada dalam ambiguitas posisi politik pasca-Proklamasi.
Langkah Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) memperkuat konsolidasi politik Indonesia di kawasan timur, sekaligus mencegah potensi disintegrasi akibat dualisme kekuasaan antara struktur kerajaan dan pemerintahan republik yang baru terbentuk. Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Bima pada 2 November 1950 sebagai bentuk apresiasi kepada Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) atas dukungan dan kesetiaan tersebut. Dengan demikian, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) bukan hanya pemimpin adat atau pemuka lokal, tetapi juga aktor diplomatik yang memainkan peran penting dalam integrasi politik bangsa.
Kepemimpinan Religius, Perlindungan Sosial, dan Reformasi Moral
Selain sebagai pemimpin politik, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) dikenal memiliki otoritas keagamaan yang kuat. Gelar “Ma Kakidi Agama” yang disematkan oleh masyarakat menunjukkan kedalaman ilmu keagamaannya. Ia menghasilkan karya tulis keagamaan berjudul Kitab Nurul Mubin (1932), yang menjadi rujukan masyarakat Bima dalam memahami ajaran Islam.
Salah satu kebijakan sosial yang sering disebut sebagai bukti keberpihakannya terhadap rakyat adalah strategi “Nika Baronta”, yakni kebijakan perkawinan darurat yang diterapkan untuk melindungi perempuan Bima dari ancaman menjadi jugun ianfu pada masa pendudukan. Kebijakan ini berhasil menyelamatkan banyak perempuan dari kekerasan seksual struktural suatu bentuk keberanian moral dan politik yang jarang dimiliki pemimpin lokal pada masa penjajahan.
Pada 1947, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) juga membangun Masjid Raya Al-Muwahiddin Bima, yang kini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan landmark historis kota Bima. Hal ini, menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan sosial.
Warisan Sejarah dan Jejak Material
Sejumlah peninggalan Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) masih berfungsi hingga saat ini, baik sebagai fasilitas publik maupun simbol identitas kolektif masyarakat Bima. Bandara Bima diberi nama Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Selain itu, istana Bima, masjid, sekolah, dan struktur pemerintahan yang dibangun pada masa kepemimpinannya menjadi saksi sejarah yang memperlihatkan kemampuan Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) dalam membangun modernitas lokal.
Menariknya, meskipun berasal dari garis keturunan bangsawan, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) memilih dimakamkan di pemakaman umum rakyat, yakni TPU Karet Bivak, Jakarta. Fakta ini sering ditafsirkan sebagai simbol kerendahan hati dan kedekatannya dengan rakyat.
Relevansi Pengakuan dan Tantangan Narasi Sejarah
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) memiliki relevansi yang signifikan dalam diskursus keadilan sejarah. Sejarah nasional Indonesia terlalu sering terpusat pada narasi Jawa-sentris dan pada tokoh militer, sehingga kontribusi pemimpin lokal, terutama di luar Jawa, kurang terrepresentasi secara proporsional. Namun, beberapa tantangan juga layak dicatat:
1. Minimnya dokumentasi akademik tentang Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) menyebabkan proses pengusulan gelar berlangsung sangat lama.
2. Narasi perjuangan non-militer, seperti pendidikan dan diplomasi sering kali kurang menonjol dibandingkan perjuangan fisik bersenjata.
3. Keterbatasan integrasi dalam kurikulum sejarah nasional membuat tokoh-tokoh, seperti Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) kurang dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia.
Meski demikian, penetapan gelar ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat riset sejarah lokal serta mengintegrasikan kontribusi tokoh-tokoh dari wilayah timur ke dalam historiografi nasional.
Penutup: Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) sebagai Figur Transformatif dalam Sejarah Nasional
Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) adalah figur yang kontribusinya melampaui sekadar kepemimpinan adat. Komitmennya terhadap pendidikan, konsistensinya dalam memperjuangkan martabat sosial rakyatnya, keberanian politik dalam mendukung NKRI sejak awal, serta keteladanan profesional dan moral menjadikannya tokoh yang sangat layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Pengakuan negara terhadap jasanya bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga penegasan bahwa sejarah Indonesia dibangun oleh beragam tokoh dari berbagai ruang budaya dan geografis.
Dengan demikian, Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV) dapat diposisikan sebagai representasi tokoh transformatif, pemimpin tradisional yang berorientasi pada modernitas, pemikir religius yang berpihak pada kemanusiaan, dan negarawan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kekuasaan lokal.
