Selong, newsline.id — Peternak ayam broiler di Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan kelangkaan elpiji nonsubsidi di tengah kebijakan peralihan dari gas 3 kilogram, sehingga berpotensi mengganggu operasional kandang.
Keluhan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan perusahaan mitra dan perwakilan peternak, yang dipimpin Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Senin.
Dalam forum itu, peternak menilai persoalan utama bukan pada kebijakan peralihan, melainkan ketersediaan gas di lapangan yang masih terbatas.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Tabung gas 12 kg sangat langka karena berebut dengan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” ujar perwakilan peternak.
Menanggapi hal itu, Haerul meminta persoalan tersebut tidak memicu kepanikan dan harus dicarikan solusi berbasis data.
“Kita selalu mencari solusi, mencari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu yang menyebar membuat semua panik,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut dia, akan mendata jumlah kandang serta menghitung kebutuhan riil elpiji nonsubsidi guna mengusulkan penambahan pasokan.
Selain isu energi, kualitas Day Old Chick (DOC) juga menjadi sorotan. Sejumlah peternak mengaku menerima DOC dengan bobot di bawah standar, sementara perusahaan mitra menilai persoalan lebih banyak disebabkan oleh manajemen kandang.
Perwakilan perusahaan menyebut kualitas DOC yang disalurkan telah sesuai standar, dan menekankan pentingnya pengaturan suhu kandang serta manajemen pemeliharaan.
Di sisi lain, perusahaan mitra menyatakan tidak menolak penggunaan elpiji nonsubsidi, namun meminta kepastian pasokan serta fleksibilitas bagi peternak kecil selama masa transisi.
Pemerintah daerah juga membuka opsi alternatif penghangat kandang, termasuk penggunaan kompor berbahan oli bekas yang akan diuji efektivitasnya.
Rapat tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara kebijakan subsidi energi dan keberlanjutan usaha peternak, terutama dalam masa transisi yang membutuhkan kepastian pasokan dan pendampingan teknis.
Pemkab Lombok Timur menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan para pihak untuk memantau implementasi kebijakan tersebut di lapangan.(AK)
Editor : R9
