Mataram, newsline.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor, di tengah masih tingginya kasus di sejumlah wilayah.
Dorongan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram, Sabtu, (18/4), dengan menghadirkan Arifatul Choiri Fauzi serta Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang dinilai mulai mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam penanganan kekerasan berbasis gender.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua,” kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa dan Bima, sehingga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti perlunya pergeseran pendekatan dari saling menyalahkan menuju aksi konkret di lapangan.
“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak,” ucapnya.
Pemprov NTB juga mendorong lembaga pendidikan baik sekolah umum, madrasah, maupun pondok pesantren untuk menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda prioritas yang diterapkan secara konsisten.
Seminar tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional peningkatan kesadaran publik terhadap kekerasan seksual, dengan penekanan bahwa keamanan merupakan hak dasar yang harus dijamin negara, bukan sekadar harapan.(Red)
