Mataram, newsline.id — Kinerja industri Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut menjadi rujukan nasional di tengah tekanan yang dialami sektor serupa di tingkat nasional.
Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Alfi Wijaya, mengatakan NTB menunjukkan performa yang relatif stabil dan sehat, berbeda dengan kondisi nasional yang menghadapi tantangan profitabilitas dan peningkatan pembiayaan bermasalah.
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 di Mataram, Senin, (20/4).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut pangsa pasar BPRS di NTB mencapai hampir 50 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) di NTB tercatat sekitar 1 persen.
Menurut Alfi, capaian tersebut didukung tata kelola yang relatif baik, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan lembaga keuangan dengan masyarakat lokal.
Namun, ia juga menyoroti kondisi industri BPRS secara nasional yang tengah tertekan, sehingga model pengelolaan di NTB dinilai relevan untuk direplikasi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama karena berbasis akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi dinilai lebih tahan terhadap krisis jika ditopang sistem keuangan berbasis syariah.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah mendorong transformasi bank perekonomian rakyat milik daerah menjadi BPRS, serta penguatan Bank NTB Syariah sebagai lokomotif pembiayaan daerah.
Rakernas bertema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” tersebut diikuti lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, serta melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. (Red)
