Malaka, newsline.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai pelaksanaan Program Desa Berdaya sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terarah di desa-desa pesisir dan kawasan wisata, Lombok Utara, Kamis (8/1).
“Sangat ironis, di wilayah wisata berkelas dengan hotel bintang empat dan lima, masyarakat sekitarnya justru terpinggirkan dan tidak bisa mengambil peran dalam industri pariwisata. Program Desa Berdaya hadir untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penonton,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Ia menyampaikan Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, ditetapkan sebagai salah satu dari 40 desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem pada 2026. Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah warga miskin ekstrem di desa tersebut mencapai 362 orang.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Iqbal menegaskan Program Desa Berdaya tidak dimaksudkan sebagai intervensi sepihak pemerintah provinsi, melainkan penguatan peran pemerintah desa melalui pendampingan intensif. Pada tahap awal, pendamping desa akan melakukan pendataan mendalam terkait kondisi kesehatan, hunian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Kita tidak bisa berbicara pemberdayaan kalau masalah dasar seperti rumah dan kesehatan belum selesai. Itu yang harus dituntaskan lebih dulu sebelum mendorong potensi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan kemiskinan, Iqbal juga menerima aspirasi nelayan setempat terkait keterbatasan akses bahan bakar minyak untuk melaut.
Menurut dia, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengupayakan pembangunan SPBU khusus nelayan berbasis koperasi.
Iqbal berharap melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, kemiskinan ekstrem di Desa Malaka dapat dituntaskan dalam satu tahun sehingga masyarakat setempat dapat merasakan manfaat langsung dari perkembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.
Penulis : R9
