Mataram, newsline.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menghadirkan inovasi di sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak, khususnya dari kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Ahmad Masyhuri menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin, terutama mereka yang berada pada desil terbawah kesejahteraan.
“Pembentukan sekolah rakyat ini untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan, khususnya desil 1 dan 2,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini tidak hanya menyasar anak dari keluarga tidak mampu, tetapi juga mereka yang memiliki latar belakang sosial kompleks, seperti korban penelantaran hingga anak dengan trauma akibat bencana atau peristiwa berat.
Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah konsep boarding school (sekolah ber asrama). Dengan sistem ini, pengawasan terhadap anak lebih optimal serta dapat meminimalkan pengaruh negatif dari lingkungan luar.
“Sekolah rakyat ini sangat aman. Karena berasrama, anak-anak terlindungi dan pengawasannya juga ketat,” jelasnya.
Selain itu, Sekolah Rakyat juga menyediakan pendampingan psikologis bagi siswa yang membutuhkan, sehingga tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pemulihan mental dan emosional anak.
Dari sisi fasilitas, sekolah ini dirancang dengan standar tinggi. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi digital.
Saat ini, NTB telah memiliki lima Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Sementara itu, satu sekolah permanen tengah dibangun di Lombok Utara dengan konsep terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA.
Proses seleksi siswa dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga pemerintah pusat, guna memastikan program tepat sasaran.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah preventif untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) pengaduan.
“Kita akan bentuk satgas dan siapkan nomor pengaduan agar masyarakat mudah melapor jika ada kasus,” tutupnya.
Melalui program ini, Pemprov NTB berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi ruang aman yang mampu membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya. (Red)
