Mataram, newsline.id – Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat(NTB) sepanjang 2025 pada dasarnya berangkat dari perbedaan cara membaca data statistik. Sebagian publik menyoroti angka 12,49 persen, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya benar, namun merepresentasikan dimensi waktu dan konteks yang berbeda.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan bahwa angka 12,49 persen merupakan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 dibandingkan Triwulan IV 2024 (year-on-year). Angka ini mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi pada akhir tahun. Adapun 3,22 persen merupakan pertumbuhan ekonomi NTB secara kumulatif sepanjang 2025 (cumulative to cumulative), yang merekam kinerja ekonomi rata-rata selama empat triwulan penuh.
Dengan demikian, 12,49 persen dapat dibaca sebagai sinyal kebangkitan di penghujung tahun, sementara 3,22 persen merupakan potret perjalanan ekonomi NTB sepanjang 2025.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Data BPS menunjukkan, pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Kondisi ini bukan disebabkan oleh sektor pertanian—yang justru tumbuh tinggi karena panen raya—melainkan akibat penurunan tajam produksi pertambangan. Padahal, sektor ini selama ini menjadi salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Memasuki Triwulan III, aktivitas smelter mulai berjalan dan ekspor emas kembali dilakukan. Momentum ini berlanjut pada Triwulan IV, ketika pertumbuhan ekonomi melonjak hingga 12,49 persen. Pola tersebut menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.
Kepala BPS NTB bahkan menegaskan, apabila sektor pertambangan bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Perlambatan ekonomi 2025 lebih disebabkan oleh fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan, bukan melemahnya ekonomi rakyat.
Dalam konteks inilah, capaian satu tahun kepemimpinan Iqbal dan Dinda perlu dibaca secara proporsional. Tahun 2025 merupakan tahun awal operasional hilirisasi, tahun konsolidasi struktur ekonomi, sekaligus periode peletakan fondasi transformasi.
Lonjakan pertumbuhan di akhir tahun menunjukkan kapasitas produksi mulai terbentuk. Pada saat yang sama, sejumlah indikator sosial justru membaik. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,51 persen, tingkat pengangguran menurun, dan jumlah pekerja formal meningkat. Kondisi ini menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga dan produktivitas mulai menguat.
Enam Kali dari Rencana
Perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi kondisi ekonomi berjalan normal, dengan titik awal pertumbuhan 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen. Artinya, kenaikan yang dirancang hanya sekitar 0,70 poin.
Namun realitas awal pemerintahan Iqbal–Dinda berbeda. Perekonomian NTB justru terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan berubahnya titik awal tersebut, beban pemulihan ekonomi menjadi jauh lebih berat.
Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup dengan pertumbuhan positif sebesar 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 4,69 poin dalam satu tahun—sekitar enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD.
Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, melainkan mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.
Penguatan Struktur PDRB
Di tengah dinamika pertambangan, struktur PDRB NTB menunjukkan penguatan. PDRB per kapita NTB pada 2025 tercatat sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat dibandingkan 2024. Hal ini memberi sinyal meningkatnya kesejahteraan rata-rata masyarakat, menguatnya kapasitas ekonomi daerah, serta mulai tampaknya proses transformasi.
Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi. Namun, penggerak pertumbuhan tertinggi justru berasal dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen. Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai dampak awal kebijakan hilirisasi.
Ekonomi Rakyat Kembali Bergerak
Sepanjang 2025, penguatan sektor non-tambang menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong peningkatan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton gabah kering giling (GKG). Perdagangan meningkat seiring naiknya aktivitas pertanian dan industri.
Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh sejalan dengan peningkatan jumlah tamu hotel hingga 30,94 persen serta penumpang angkutan udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, dan konsumsi rumah tangga turut menguat.
Maknanya, ekonomi rakyat—pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata—mulai kembali hidup. Struktur ekonomi NTB bergerak semakin berimbang dan tidak semata bergantung pada tambang.
Dari Angka ke Arah Kebijakan
Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang mulai pulih, pertumbuhan ekonomi 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus peletakan dasar transformasi. Lonjakan industri pengolahan menandakan hilirisasi mulai bekerja, sementara penguatan pertanian dan perdagangan menunjukkan ekonomi rakyat kembali bergerak.
Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan sepanjang 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.
Ke depan, tantangan utama bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan yang konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 dapat menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan.
