Mataram, newsline.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menata ulang arah pembangunan melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah demi mencapai target penurunan kemiskinan hingga satu digit.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa pendekatan sektoral sudah tidak lagi relevan dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan saat ini.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Mataram, Selasa (14/4/2026).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada kualitas eksekusi di lapangan. Target besar yang dicanangkan adalah menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen.
“Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Indah juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan dari pusat hingga daerah menjadi kunci utama.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil, kita hanya berjalan tanpa arah,” jelasnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda utama:
1. Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan
NTB sebagai lumbung pangan nasional menghadapi tantangan alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian dan menjaga keberlanjutan lahan produktif.
2. Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM
Transformasi digital difokuskan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar global, tidak hanya bertahan di tingkat lokal.
3. Peningkatan Kualitas SDM
Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran dilakukan berbasis data agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.
Berbeda dari sebelumnya, forum Pra-Musrenbang kali ini diarahkan sebagai ruang dialog terbuka berbasis pemecahan masalah, bukan sekadar agenda seremonial.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika global, Pemprov NTB tetap optimistis target kemiskinan satu digit dapat dicapai melalui perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup dan dirasakan masyarakat,” tutup Indah. (Red)
