Mataram, newsline.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang dapat dievaluasi dan diganti berdasarkan kinerja aparatur, bukan hak yang melekat pada individu, Jumat (9/1).
“Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan komitmen dan kinerja, bukan karena beban politik,” kata Iqbal saat pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Ia mengatakan penataan jabatan tersebut dilakukan setelah evaluasi kinerja lebih dari 10 bulan guna memastikan efektivitas birokrasi serta kesesuaian dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Iqbal menyebut seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme internal pemerintahan serta indikator kepuasan masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan kinerja birokrasi berdampak pada capaian pembangunan daerah sehingga diperlukan percepatan kerja aparatur.
“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Mesin pemerintahan harus bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi dan mutasi, di antaranya Fathul Gani dari Kepala Satpol PP NTB menjadi Asisten I Setda NTB serta Fathurrahman dari Asisten I Setda NTB menjadi Kepala BPSDMD NTB.
Surya Bahari dilantik sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Masyhuri sebagai Kepala Dinas Sosial PPA NTB, dan Jamaluddin Malady sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.
Selain itu, Aidy Furqan menjabat Kepala Disnakertrans NTB, Sadimin ditunjuk sebagai Pelaksana Kepala BPBD NTB, dan Baiq Nelly Yuniarti dilantik sebagai Kepala Bappeda NTB.
Iqbal juga menegaskan pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan penegakan disiplin aparatur di masing-masing unit kerja.
