Selong, newsline.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyinkronkan program pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (9/4), tersebut merupakan amanat Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum penyepakatan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta pagu indikatif.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan pentingnya keselarasan program daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat, termasuk mengacu pada agenda pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Program kabupaten harus mengacu pada program provinsi dan pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” ujarnya.
Ia menekankan perencanaan pembangunan harus disusun secara matang agar mampu mendukung program strategis lintas level pemerintahan, termasuk program koperasi dan pemenuhan gizi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga capaian pembangunan daerah tahun sebelumnya, antara lain melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta penggalian potensi pendapatan baru.
Kepala Bappeda Lombok Timur Zaidar Rohman melaporkan sejumlah indikator makro daerah pada 2025 menunjukkan perbaikan, di antaranya angka kemiskinan turun dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,35, indeks inovasi dan digital mencapai 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik menjadi 72,05.
Kinerja fiskal daerah juga tercatat sebesar Rp3,47 triliun atau 101,21 persen, yang menunjukkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah semakin menguat.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB Heri Agustiadi menyampaikan tema RKPD provinsi, yakni “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”, yang diharapkan selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan berbasis data serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, serta kerja sama antara Baznas Lombok Timur dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan guru tidak tetap. (AK)
Editor : R9
