Lombok Timur, ntb.newsline.id – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur.
Desakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi mengenai langkah Kejaksaan Agung yang tengah melakukan penyelidikan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional. Menurut GASAK NTB, pengawasan tidak boleh berhenti di tingkat pusat, tetapi harus menjangkau seluruh rantai pelaksanaan program hingga ke daerah.
Direktur GASAK NTB, Yandis, menegaskan bahwa audit perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaksana program di Lombok Timur, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil) MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga seluruh dapur penyedia makanan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya peserta didik. Karena itu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan harus dilakukan secara ketat. Kami meminta Korwil MBG Lombok Timur, seluruh SPPG, dan dapur MBG yang beroperasi untuk diaudit secara menyeluruh,” tegas Yandis.
Menurutnya, audit tidak hanya menyasar aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga perlu menelusuri seluruh mekanisme pengelolaan program untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.
GASAK NTB menilai pemeriksaan perlu mencakup penggunaan anggaran, proses pengadaan bahan pangan, pola kerja sama dengan penyedia, mekanisme distribusi makanan, hingga standar kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta program.
“Audit harus mampu memastikan tidak ada praktik mark up, monopoli pengadaan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun bentuk penyimpangan lainnya. Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program,” ujarnya.
Selain audit keuangan, GASAK NTB juga meminta dilakukan audit operasional terhadap seluruh dapur MBG dan SPPG yang beroperasi di Lombok Timur. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kelayakan dapur, kualitas makanan, sistem distribusi, hingga kepatuhan terhadap regulasi harus diperiksa secara menyeluruh. Program ini tidak boleh hanya sukses secara administratif, tetapi juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Yandis menambahkan bahwa pengawasan yang ketat justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
Menurutnya, audit yang dilakukan secara terbuka dan independen akan menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, GASAK NTB juga mendorong Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit investigatif secara independen terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG di Lombok Timur.
“Jangan sampai persoalan yang muncul di tingkat pusat menjadi alarm yang diabaikan di daerah. Audit menyeluruh merupakan langkah penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Koordinator Wilayah MBG Lombok Timur maupun pihak terkait lainnya mengenai desakan audit tersebut.
Penulis : Ak
Editor : Redaksi
