NTB, ntb.newsline.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengembangan potensi unggulan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik tersebut, Bupati memaparkan berbagai perkembangan ekonomi daerah, termasuk langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
Bupati menjelaskan, salah satu keberhasilan yang dicapai Pemkab Lombok Timur adalah pengendalian inflasi daerah melalui kerja sama antardaerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga cabai yang sempat mengalami fluktuasi cukup tinggi.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Berkat langkah tersebut, tren harga sejumlah kebutuhan pokok di Lombok Timur pada pekan ketiga April 2026 relatif terkendali. Hal itu tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mengalami penurunan sebesar 2,06 persen.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan,” ujar Bupati.
Selain membahas pengendalian inflasi, Bupati juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memaparkan kondisi dan perkembangan BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Saat ini terdapat enam BUMD yang beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembagian dividen.
Total dividen yang diterima pemerintah daerah dari enam BUMD tersebut telah mencapai lebih dari Rp20 miliar. Kontributor terbesar berasal dari PT Bank NTB Syariah yang menyumbangkan sekitar Rp15 miliar, disusul PT Selaparang Finansial dengan kontribusi sebesar Rp2,3 miliar.
Meski menunjukkan tren positif, Bupati mengakui bahwa pengembangan BUMD masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Beberapa tantangan tersebut antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sinkronisasi dan pemahaman regulasi, penguatan integritas dan tata kelola perusahaan, ketepatan pelaporan keuangan, serta perluasan pasar dan pengembangan usaha.
“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin pelaporan, inovasi usaha, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar BUMD mampu berkembang lebih kompetitif,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa penguatan BUMD merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan keterbatasan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Menurutnya, Lombok Timur menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian inflasi daerah maupun dalam pelaksanaan digitalisasi transaksi pemerintahan.
Ferry secara khusus mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yakni penghargaan atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Prestasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital,” ungkap Ferry.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap daerah berprestasi, Ferry menyampaikan bahwa dana insentif yang diperoleh dari penghargaan tersebut dapat dimanfaatkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengurus izin karantina industri porang yang menjadi salah satu syarat utama untuk ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Dukungan tersebut dinilai penting mengingat porang merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor dan pendapatan petani di Lombok Timur.
Selain membantu pengurusan izin ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berencana memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para manajer BUMD Lombok Timur.
Pelatihan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan manajerial, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis sehingga BUMD dapat berkembang lebih profesional dan berdaya saing.
Ferry berharap Lombok Timur dapat terus mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat guna memperkuat dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Melalui sinergi yang semakin erat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah, memperkuat sektor ekonomi unggulan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : ak
Editor : Redaksi
