Jakarta, newsline.id — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Rapat Pleno Syuriyah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Tanfidziyah PBNU pada Selasa (9/12) malam.
Nasaruddin yang hadir dalam pleno sebagai Rais Syuriyah menuturkan bahwa NU memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan persoalan organisasi tanpa campur tangan pihak luar. “NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Pemerintah tidak ikut mengurus urusan internal, apalagi PBNU. Saya hadir di sini sebagai Rais, wakil Rais Syuriyah,” ujarnya seusai menghadiri kegiatan tersebut.
Ia berharap keputusan pleno dapat menjadi jalan keluar bagi dinamika yang terjadi di tubuh PBNU serta memperkuat persatuan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. “Insyaallah ke depan beban kebangsaan dan keumatan dapat lebih ringan dengan terjaganya keutuhan ormas Islam, termasuk PBNU,” katanya.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Pleno Syuriyah PBNU yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, menetapkan Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum menggantikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk sisa masa jabatan. Penetapan tersebut diumumkan oleh Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh.
“Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti yang tersisa adalah Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar Muhammad Nuh dalam konferensi pers setelah pleno. Ia menjelaskan bahwa Zulfa diberi mandat untuk menyiapkan pelaksanaan muktamar mendatang.
Nuh menambahkan bahwa persiapan muktamar diperlukan untuk mengembalikan siklus kepemimpinan PBNU ke jadwal normal, mengingat muktamar sebelumnya pada 2021 di Lampung sempat mundur satu tahun karena pandemi Covid-19. “Muktamar ini bukan dipercepat, melainkan dikembalikan ke siklus semula,” ujarnya.
Dengan mandat tersebut, Zulfa akan memimpin PBNU hingga muktamar berikutnya digelar.
Penulis : R9
