Selong, newsline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun terakhir dengan menghadirkan Badan Gizi Nasional (BGN), di Ruang Rapat Kerja II DPRD Lombok Timur, Senin (19/1).
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Muhammad Yusri mengatakan evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat dan dapur MBG terbesar.
“Kami menginisiasi rapat evaluasi ini bersama pemerintah daerah untuk melihat data, alur koordinasi, serta mengantisipasi potensi persoalan agar pelayanan ke depan lebih baik dan kualitas menu tetap terjaga,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah. Karena itu, DPRD memandang perlu adanya koordinasi yang lebih kuat agar program MBG berjalan optimal.
“SPPG ini tidak akan pernah lepas dari pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan proses pelaksanaan MBG,” katanya.
Menurut Yusri, keberhasilan program juga sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Untuk itu, diperlukan basis data yang terintegrasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar penyaluran manfaat MBG benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah daerah dan BGN harus diperkuat, terutama dalam menjembatani persoalan yang muncul di lapangan. Salah satu hal yang disoroti adalah perlunya kejelasan legalitas satuan tugas yang menangani program tersebut.
“Setiap program dan anggaran yang masuk ke daerah untuk masyarakat tentu menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, kami memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
