Jakarta, newsline.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah agar tidak ragu melakukan revisi terhadap buku sejarah nasional yang baru dirilis apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan substansi maupun data.
Ia menilai keterbukaan terhadap koreksi merupakan bagian penting dari tanggung jawab akademik dan integritas ilmiah dalam penulisan sejarah bangsa, terlebih buku tersebut akan menjadi rujukan pendidikan nasional.
“Pemerintah tidak perlu malu untuk merevisi buku sejarah baru jika memang ada kekeliruan. Sejarah harus ditulis secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap kritik,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, buku sejarah nasional memiliki dampak jangka panjang terhadap cara pandang generasi muda dalam memahami perjalanan bangsa, sehingga akurasi dan kehati-hatian menjadi hal mutlak.
Lalu juga mengingatkan agar proses penyusunan dan evaluasi buku sejarah melibatkan berbagai perspektif keilmuan agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.
Sementara itu, Kementerian Kebudayaan secara resmi telah merilis buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada Minggu (14/12). Buku tersebut merupakan bagian dari proyek literasi nasional yang melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan disusun dalam 10 jilid.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa buku tersebut memuat ringkasan perjalanan bangsa Indonesia sejak masa prasejarah hingga era Reformasi dan tidak dimaksudkan sebagai penulisan sejarah yang bersifat final dan menyeluruh.
“Buku ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan rujukan awal, sehingga tetap terbuka untuk penyempurnaan di masa mendatang,” ujar Fadli.
Pemerintah berharap kehadiran buku tersebut dapat memperkuat literasi sejarah nasional sekaligus mendorong diskursus akademik yang sehat di kalangan pendidik, peneliti, dan masyarakat luas.
Penulis : R9
