Mataram, newsline.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025 kepada 9.411 pegawai di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/12).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengangkatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat hingga seluruh PPPK Paruh Waktu dapat dilantik tanpa ada yang tertinggal.
“Alhamdulillah, hari ini seluruh 9.411 pegawai PPPK Paruh Waktu dapat menerima SK pengangkatan. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Ini merupakan hasil dari perjuangan dan penantian panjang,” ujar Iqbal.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Penyerahan SK dipimpin langsung oleh Gubernur NTB dan disaksikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Penjabat Sekretaris Daerah NTB Lalu Moh. Faozal, serta para kepala perangkat daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para PPPK Paruh Waktu yang telah mengabdi selama puluhan tahun, bahkan hingga lebih dari tiga dekade, sebelum memperoleh pengangkatan resmi.
Ia menilai pengangkatan tersebut patut disyukuri mengingat masih banyak tenaga honorer yang belum memperoleh kesempatan serupa, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan PPPK memiliki peran strategis sebagai tulang punggung pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat. Dari lebih dari 28 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, mayoritas berstatus PPPK.
“Keberlangsungan pelayanan publik ke depan sangat bergantung pada kinerja PPPK. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kualitas kerja yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, Iqbal mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam sedikitnya 10 pohon per orang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Menutup sambutannya, Gubernur berpesan agar PPPK Paruh Waktu angkatan pertama tersebut menjaga kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
