Mataram, newsline.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas utama karena angkanya berada di atas 11,38 persen.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran, tidak cukup dengan program sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya di Mataram, Kamis (16/4).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan pemerintah memfokuskan intervensi pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program Desa Berdaya.
“Kami memfokuskan intervensi pada sektor ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa agar penanganan kemiskinan lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui program Desa Berdaya, pemerintah menargetkan 3.250 kepala keluarga miskin ekstrem dapat dijangkau pada 2026, dengan harapan penuntasan kemiskinan ekstrem tercapai pada 2027.
Di sektor pendidikan, pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 71.000 anak tidak bersekolah sehingga penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan nonformal terus didorong.
“Penguatan PKBM dan pendidikan nonformal terus dilakukan agar tidak ada anak NTB yang tertinggal dari akses pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penanganan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, juga menjadi perhatian melalui perencanaan inklusif dan pengalokasian anggaran yang berimbang.
“Perencanaan dan penganggaran harus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan 157 mitra pembangunan dari berbagai sektor.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target,” katanya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah juga menyoroti capaian indikator makro pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi target, termasuk pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan percepatan dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama melalui program NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas.
“Ketika masyarakat sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan, mereka akan lebih mandiri dan mampu keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi informasi dan menyiapkan program beasiswa luar negeri, termasuk sekitar 2.000 beasiswa ke Jepang bagi masyarakat desa sebagai investasi jangka panjang peningkatan kapasitas SDM.
Dengan semangat kolaborasi, Pemerintah Provinsi NTB mengajak seluruh elemen masyarakat dan mitra pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (Red)
