Selong, newsline.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memetakan berbagai kendala lahan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui rapat koordinasi yang dihadiri kepala desa dan lurah di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (22/1).
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan KDKMP di desa dan kelurahan.
“Kehadiran kepala desa dan lurah menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menyiapkan lahan pembangunan gerai KDKMP,” kata Juaini.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan masih terdapat sejumlah persoalan lahan, termasuk 14 desa yang belum memiliki potensi lahan untuk pembangunan. Karena itu, rapat koordinasi difokuskan untuk mencari solusi atas kendala tersebut.
Juaini menegaskan desa diminta mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia sebelum memanfaatkan lahan milik kabupaten atau provinsi. Pemerintah daerah juga membentuk desk khusus untuk menangani persoalan lahan tersebut.
Berdasarkan data Kodim 1615 Lombok Timur, kendala yang dihadapi antara lain luas lahan tidak sesuai ketentuan di 36 desa, lokasi tidak strategis di 24 desa, lahan berada di desa lain di 14 desa, proses perizinan di delapan desa, tukar guling di 15 desa, kebutuhan penimbunan di 11 desa, serta keberadaan bangunan di atas lahan di 22 desa.
Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Eky Anderson meminta kepala desa memverifikasi kondisi lahan masing-masing sebelum dibahas lebih lanjut pada desk yang telah dibentuk.
“Setelah verifikasi, akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan agar solusi yang diambil sesuai kondisi riil,” ujarnya.
Tiga desk dibentuk untuk mengurai kendala tersebut, masing-masing dipimpin Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Aset BPKAD Lombok Timur. (AK)
Editor : R9
