Lombok Timur, newsline.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meninjau jembatan di Desa Perigi, Kecamatan Suela, dan Desa Jurit, Lombok Timur, untuk memastikan pemulihan akses transportasi warga pascabanjir kembali berjalan normal, Jumat (16/1/).
“Fokus kita adalah menormalkan kembali kehidupan masyarakat karena akses ini menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar,” kata Iqbal saat meninjau jembatan darurat di Desa Perigi.
Jembatan di Desa Perigi menghubungkan Kecamatan Suela dan Pringgabaya serta menjadi jalur utama warga, termasuk bagi pelajar, tenaga pendidik, dan masyarakat yang mengakses layanan kesehatan. Infrastruktur tersebut juga berperan penting dalam distribusi hasil pertanian warga.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Jembatan darurat itu dibangun menggunakan konstruksi jembatan Bailey dengan panjang bentang 18 meter dan lebar 4 meter. Pembangunan dilakukan sekitar 10 hari setelah sebelumnya warga hanya mengandalkan jalur sementara dari bambu untuk melintas.
Gubernur meminta pemerintah daerah segera melengkapi fasilitas pengaman jembatan, seperti pagar pembatas dan akses tangga, guna memastikan keselamatan masyarakat.
Seorang warga Desa Perigi, Sidik, mengatakan keberadaan jembatan tersebut sangat membantu aktivitas warga.
“Sekarang kami bisa beraktivitas kembali, terutama untuk ke sekolah dan membawa hasil kebun,” ujarnya.
Usai dari Desa Perigi, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela. Jembatan di wilayah itu putus akibat banjir dan merupakan satu-satunya akses penghubung Desa Jurit dengan Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik.
Iqbal menyatakan akses tersebut perlu segera ditangani karena berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menyiapkan solusi sementara dan permanen.
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB juga menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak banjir melalui Dinas Sosial dan Baznas NTB. Penanganan kerusakan infrastruktur di wilayah lain, termasuk Pulau Sumbawa, akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kemampuan anggaran daerah.
