Selong, newsline.id – Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur menyampaikan tanggapan terkait hasil evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Ruang Rapat Kerja II DPRD Lombok Timur, Senin (19/1).
Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aries Fahrozi mengatakan peran pihaknya berada di hulu dan hilir pelaksanaan MBG. Pada tahap awal, Dinas Kesehatan bertugas menerbitkan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor 4202 Tahun 2025.
“Karena peran kami di hulu adalah penerbitan SLHS. Jika SLHS belum terbit, maka SPPG tidak bisa beroperasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Dinas Kesehatan telah menerbitkan 134 SLHS dari total 171 pengajuan. Jumlah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan sumber daya tim pemeriksa.
Selain itu, Aries menjelaskan peran Dinas Kesehatan di hilir berkaitan dengan penanganan dampak yang ditimbulkan, termasuk dugaan kejadian luar biasa atau gangguan kesehatan akibat makanan MBG.
“Seperti kejadian susu kedelai yang mengalami perubahan tekstur, itu memang tidak sesuai SOP. Kejadiannya tanggal 15 dan tanggal 16, meskipun hari libur, Dinas Kesehatan tetap turun,” katanya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pihaknya juga memperkuat peran puskesmas agar intens berkoordinasi dengan SPPG, khususnya terkait aspek kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur Muhammad Nurul Wathoni menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG di daerahnya mencapai sekitar 2.230 orang. Ia menilai keterlibatan Dinas Pendidikan masih perlu ditingkatkan, baik di tingkat unit pelaksana teknis daerah (UPTD) maupun kabupaten.
“Ini berkaitan dengan koordinasi yang masih sangat lemah,” ujarnya.
Menurut Wathoni, Dinas Pendidikan memiliki pangkalan data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selama ini digunakan sebagai dasar penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk memastikan ketepatan sasaran MBG.
“Kalau ada kerancuan, bisa kami lakukan cross check melalui UPTD maupun sekolah-sekolah,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan pelayanan antar-SPPG yang dinilai berpotensi memicu konflik di satuan pendidikan. Selain itu, perubahan standar operasional prosedur (SOP) yang kerap terjadi dinilai perlu disosialisasikan secara lebih luas.
“SOP yang sering berubah mungkin perlu disosialisasikan sampai tingkat kecamatan, UPTD, dan sekolah,” ujarnya.
Wathoni turut menyarankan agar pendistribusian MBG dilakukan pada jam istirahat guna menghindari gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). (AK)
Editor : R9
