Lombok Timur, newsline.id — Ketua Umum Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK-LKS) Kabupaten Lombok Timur, Nur Fitriani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah santri yang diduga dilakukan oleh salah seorang pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi alarm keras bahwa ruang aman bagi anak-anak di daerah itu belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan langkah nyata dari semua pihak untuk memperkuat perlindungan anak.
“Lombok Timur ini hampir setiap tahun selalu berada di jajaran tertinggi angka Tingkat Kejahatan Sosial (TKS). Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini jeritan anak-anak yang terus menjadi korban,” tegas Fitriani saat ditemui awak media, Jumat (30/1).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut tuntas kasus tersebut secara serius dan transparan demi mencegah terulangnya kejahatan serupa.
“Terus terang saya sudah jenuh. Kalau hanya teori dan rapat tanpa eksekusi, Lombok Timur tidak akan pernah berubah. Yang dibutuhkan itu solusi konkret, bukan wacana,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan sosial dan kemanusiaan memang tidak akan pernah sepenuhnya hilang, namun negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampaknya melalui kebijakan yang berpihak pada korban.
“FIK-LKS sudah puluhan tahun membantu masyarakat dan pemerintah. Tapi kami bukan orang berharta. Jangan biarkan kami berjuang sendirian,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Dinas Sosial yang dinilai sebagai garda terdepan dalam penanganan persoalan sosial, namun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
“Dinas sosial sangat membutuhkan perhatian serius. Kantor yang layak, fasilitas memadai, hingga mobil operasional untuk penjangkauan kasus pun tidak tersedia. Ini pelayanan publik, bukan kerja sambilan,” ucapnya.
Dalam pernyataannya, Nur Fitriani turut menyerukan perhatian seluruh pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar persoalan sosial dan kemanusiaan mendapat prioritas kebijakan.
Nur Fitriani menegaskan hal ini merupakan persoalan yang sangat penting. Bersosial bukan hanya soal bantuan materi, tetapi tentang membangun kembali manusia, merehabilitasi, dan mengembalikan martabat.
“Kami mengkritik bukan karena ingin Lombok Timur terlihat buruk, tetapi justru karena kami ingin Lombok Timur menjadi lebih baik dan anak-anak kita benar-benar aman,” pungkasnya. (AK)
Editor : R9
