Jakarta, newsline.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sari Yuliati mendorong pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar utama kebijakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beberapa hari lalu, Sari menegaskan bahwa ketepatan data sangat menentukan efektivitas alokasi anggaran negara di sektor perumahan.
“Dengan basis data yang dipantau secara baik dan akurat, anggaran yang dialokasikan negara dapat lebih efisien serta tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” kata Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/2).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sari, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar program perumahan nasional berjalan optimal. Ia menyebut keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) penting untuk memastikan data keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan tersaji secara valid dan mutakhir.
Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu menilai pendekatan berbasis data juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara. Dengan data yang kuat, pengawasan parlemen terhadap program perumahan dapat dilakukan lebih efektif.
Sari menambahkan, keberhasilan penyediaan hunian layak tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan DPR, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat. Ia berharap sinergi tersebut dapat mempercepat terwujudnya rumah layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dengan kerja sama yang solid dan pemanfaatan data yang tepat, penyediaan hunian layak tidak lagi sekadar target, melainkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. (AK)
Editor : R9
