Mataram, newsline.id— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat guna meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB Bowo Susatyo melalui Koordinator Pokja Kelembagaan dan Kurikulum Dikpora NTB Lalu Yaniwardan mengatakan salah satu program utama yang dioptimalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dana BOS dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pemeliharaan sarana, pengadaan barang dan jasa, buku, hingga honor guru non-PNS,” ujarnya di Mataram, Kamis (9/4).
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan pada 2026 penyaluran BOS untuk SMA di NTB mencakup 149 sekolah negeri dengan nilai Rp160,3 miliar dan 237 sekolah swasta sebesar Rp30,47 miliar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Selain BOS, pemerintah daerah juga mendorong transformasi pembelajaran melalui program bantuan alat papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP).
Dari total 424 SMA di NTB, sebanyak 356 sekolah telah menerima bantuan tersebut guna mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif di era digital.
Pemprov NTB juga menjalankan program revitalisasi sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, baik rehabilitasi maupun pembangunan fasilitas baru.
Untuk 2026, sebanyak 33 SMA negeri dan 25 SMA swasta diusulkan sebagai penerima program revitalisasi yang saat ini menunggu penetapan pemerintah pusat.
Menurut Yaniwardan, optimalisasi berbagai program bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Pemprov NTB memastikan seluruh bantuan dari pemerintah pusat tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Melalui berbagai intervensi program tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih baik serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan. (Red)
