ntb.newsline.id – Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat, L. Muhammad Iqbal, menyebut sejumlah daerah di NTB sudah mulai terdampak kekeringan. Per 23 Juli 2026, kekeringan telah terjadi di 9 kabupaten/kota yang tersebar di 50 kecamatan dan 134 desa dengan lebih dari 206.000 jiwa terdampak.
Hal itu disampaikan Gubernur pada Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlangsung Jumat (24/7) di Mataram.
Seiring dengan prediksi BMKG bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang disertai curah hujan yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya, Gubernur mengingatkan agar hal itu menjadi perhatian bersama seluruh bupati dan wali kota.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Iqbal menyebut masih ada waktu untuk melakukan upaya-upaya mitigasi guna menekan dampak kekeringan tersebut.
“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya seminimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air. Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat,” jelasnya.
Persoalan bencana diyakini Gubernur Iqbal akan dapat diatasi dengan perencanaan yang baik. Dijelaskannya bahwa tangguh bencana selalu menjadi perhatian Pemprov NTB dalam setiap tahap perencanaan, termasuk dalam penyusunan RPJMD Provinsi.
Kaitan dengan bencana kekeringan, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, berharap BNPB dapat memberikan bantuan sumur bor bagi sepuluh wilayah di Lombok Timur yang setiap tahun selalu mengalami kekurangan air bersih. Bupati juga mengingatkan sejumlah jembatan yang putus akibat bencana yang masih belum dapat diperbaiki. Sebelumnya Pemda sudah mengajukan usulan perbaikan jembatan tersebut ke BNPB.
Menjawab hal tersebut, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebut bahwa usulan Pemkab Lombok Timur sedianya telah masuk ke Kementerian Keuangan dan menunggu untuk dibahas. Ia berharap pembahasan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa per 23 Juli di seluruh Indonesia tercatat 1.281 kejadian bencana. Bencana alam mendominasi dengan 99,14 persen merupakan bencana hidrometeorologi dan 0,86 persen bencana geologi.
NTB, jelasnya, pada setiap kabupaten/kota memiliki indeks risiko bencana (IRB) sedang dan tinggi, di mana Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima memiliki risiko tinggi, sementara kabupaten/kota lainnya, termasuk Lombok Timur, berada di risiko sedang. Sementara itu terkait kekeringan, risiko juga masuk dalam kelas sedang dan tinggi, demikian pula untuk risiko kebakaran.
Karena itu, ia mengharapkan agar menggunakan kajian risiko bencana (KRB) untuk menemukan akar masalah dalam perencanaan pembangunan, menjadikan kesiapsiagaan sebagai ruh utama dalam RPJMD dan RTRW 2025—2029, serta sinergisitas pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta masyarakat.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di Provinsi NTB dan penyusunan RTRW tingkat provinsi. Selain sebagai bentuk mitigasi bencana, hal ini juga untuk mendorong investasi terkait pembangunan fisik dan infrastruktur.
Penulis : ak
Editor : Redaksi
