ntb.newsline.id, Lombok Timur – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak berpuas diri. Meski indeks digitalisasi Lombok Timur tercatat tertinggi di NTB, optimalisasi kanal pembayaran hingga rekonsiliasi data tetap harus dikejar guna menekan kebocoran pendapatan.
Arahan itu disampaikan Bupati saat membuka High Level Meeting (HLM) TP2DD di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026). Bupati menyinggung capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 yang mendapat predikat cukup baik. Namun, ia menilai capaian tahun ini belum optimal.
Menurutnya, predikat tersebut harus menjadi tolok ukur untuk bekerja lebih keras. Sebab, kabupaten dan kota lain juga terus berpacu, sehingga TP2DD Lombok Timur dituntut bergerak lebih cepat.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati meminta OPD penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan kebocoran yang masih terjadi. Ia juga meminta setiap data transaksi tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat serta akurat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Data transaksi digital, lanjut Bupati, harus dimanfaatkan untuk membaca kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi yang belum digarap, mengurangi kebocoran, hingga mempercepat pengambilan keputusan.
Di hadapan pimpinan OPD, Bupati mengakui masih ada keterbatasan jaringan dan literasi digital. Karena itu, ia berharap seluruh OPD bersinergi mengedukasi masyarakat, memperkuat jaringan, dan menyediakan layanan terukur.
Lebih jauh, Bupati meminta TP2DD tidak sekadar mengejar indeks. Ia ingin ekosistem digital dibangun secara matang dan terintegrasi, disertai rekonsiliasi penerimaan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, mengakui secara indeks, Lombok Timur adalah yang terbaik di NTB dengan skor 98,5 persen. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan performa yang sangat kuat dan stabil.
Meski demikian, ia melihat masih ada ruang optimasi pada aspek realisasi yang baru berada di angka 85 persen. Ia merekomendasikan penguatan berbasis data dengan memantau capaian transaksi per kanal, OPD, dan jenis penerimaan.
Ignatius juga mendorong optimalisasi layanan pajak dan retribusi. OPD dan Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diminta memastikan kanal pembayaran tampil jelas di loket, media sosial, hingga kanal informasi layanan.
Kegiatan yang dihadiri akademisi dan praktisi keuangan itu juga diisi dengan diskusi. Forum tersebut diharapkan dapat memetakan hambatan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian tantangan percepatan dan perluasan digitalisasi di Lombok Timur.
Penulis : Ak
Editor : Red
