Istana Buka Dialog Soal Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace

Selasa, 3 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, newsline.id — Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog untuk menampung masukan berbagai pihak terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelang pertemuan dengan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).

“Seperti biasa presiden selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh,” kata Prasetyo kepada awak media.

Ia mengakui adanya perbedaan pandangan di kalangan tokoh Islam terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, perbedaan itu muncul karena tujuan dan landasan keikutsertaan Indonesia dinilai belum tersampaikan secara utuh kepada publik.

ADVERTISEMENT

ads.480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penjelasan langsung dari Presiden mengenai posisi dan tujuan Indonesia, terutama dalam mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.

“Siang hari ini juga memungkinkan bapak presiden menyampaikan poin-poin tersebut, dengan harapan ini bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” ujarnya.

Indonesia diketahui bergabung dalam Board of Peace yang diluncurkan pada ajang World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Inisiatif ini ditujukan untuk mendorong perdamaian di wilayah konflik melalui kemitraan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengawasan gencatan senjata, penjagaan keamanan, serta dukungan rekonstruksi Gaza.

Namun langkah itu menuai kritik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia tidak berpihak kepada Palestina dan meminta pemerintah menarik diri.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina, karena penggagasnya Trump dan di dalamnya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” tulis Cholil Nafis melalui akun X pribadinya.

Sekitar 50 perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam menghadiri dialog di Istana, di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Islam, Syarikat Islam, serta sejumlah tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur.

Follow WhatsApp Channel ntb.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

20 Peserta Ikuti Pelatihan Kompetensi, Bupati Lotim Serahkan Bantuan Peralatan DBH-CHT dan Santunan BPJS
127 Desa di Lotim Belum Bangun KDKMP, Bupati: Manfaatkan Rp1 Miliar dari Negara, Cari Solusi Lahan
Bupati Lotim Tegaskan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Jadi Prioritas, Siapkan Rp200 Miliar untuk Jalan
Bupati Lotim Lepas 80 Kontingen Pramuka ke Jamnas XII di Cibubur, Pesan Jaga Nama Baik Daerah
Bupati Lotim Sampaikan KUA-PPAS 2027 Rp3,176 Triliun, DPRD Setujui Dua Raperda di Paripurna
Dua Kali Kebakaran TNGR Berhasil Dikendalikan, Bupati Lotim Khawatir Isu Internasional dan Ajukan Bantuan Pusat
Silaturahmi dengan Anggota DPR RI, Ketua Umum API NTB Soroti Kesederhanaan Nanang Samodra dan Kedekatan dengan Masyarakat
Pemkab Lombok Timur Targetkan 501.104 KK dalam Pendataan Perlinsos, Percepatan Satu Data Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 16:20 WITA

20 Peserta Ikuti Pelatihan Kompetensi, Bupati Lotim Serahkan Bantuan Peralatan DBH-CHT dan Santunan BPJS

Senin, 7 September 2026 - 16:48 WITA

127 Desa di Lotim Belum Bangun KDKMP, Bupati: Manfaatkan Rp1 Miliar dari Negara, Cari Solusi Lahan

Senin, 7 September 2026 - 15:51 WITA

Bupati Lotim Tegaskan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Jadi Prioritas, Siapkan Rp200 Miliar untuk Jalan

Selasa, 11 Agustus 2026 - 18:44 WITA

Bupati Lotim Lepas 80 Kontingen Pramuka ke Jamnas XII di Cibubur, Pesan Jaga Nama Baik Daerah

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:40 WITA

Bupati Lotim Sampaikan KUA-PPAS 2027 Rp3,176 Triliun, DPRD Setujui Dua Raperda di Paripurna

Berita Terbaru