Mataram, newsline.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal dalam Rapat Paripurna pembahasan sekaligus persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11).
“Saya bersyukur karena melalui proses pembahasan ini saya belajar banyak tentang harapan dan pandangan anggota dewan. Dengan pemahaman yang semakin dalam, kita harus memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut proses pembahasan APBD 2026 berlangsung dinamis, namun tetap objektif, konstruktif, dan terbuka. Gubernur Iqbal juga mengapresiasi kerja keras DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga larut malam.
“Laporan dari staf sering saya terima jam satu atau dua dini hari. Banyak yang tetap bekerja meski dalam kondisi tidak fit. Untuk itu saya berterima kasih,” katanya.
APBD 2026, lanjutnya, menjadi komitmen moral dan politik pemerintah bersama DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus meliputi penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta ketahanan lingkungan.
Menanggapi catatan dan rekomendasi DPRD, Iqbal menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah, salah satunya efisiensi kendaraan dinas melalui penggunaan mobil listrik.
“Dengan kendaraan listrik, kita bisa menghemat sekitar Rp5 miliar hingga Rp25 miliar per tahun dibandingkan pemeliharaan kendaraan konvensional,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi sektor potensial serta percepatan inventarisasi aset daerah. Pemerintah memastikan sejumlah program strategis yang didukung pendanaan pusat tetap berjalan pada 2026, seperti revitalisasi jalan daerah, rehabilitasi irigasi, perbaikan sekolah, serta pengembangan kampung nelayan yang ditargetkan mencapai 40 lokasi hingga 2027.
Terkait kebencanaan, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat merespons banjir di Bima dan Lombok Timur. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasangan Jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.
“Jembatan ini hanya membutuhkan waktu tujuh hari untuk berdiri sehingga aktivitas ekonomi dan sosial bisa segera kembali berjalan,” jelasnya.
Menutup sambutan, Gubernur NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, dunia usaha, dan generasi muda, untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Semangat kebersamaan seluruh masyarakat NTB adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Penulis : R9
