Selong, newsline.id — Aliansi Pemuda Peduli Pariwisata (APIPI) mendesak Bupati Lombok Timur untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata serta staf khusus pariwisata Kabupaten Lombok Timur menyusul tidak diperpanjangnya kontrak pengelolaan Taman Labuhan Haji oleh SLL dengan diambil alih oleh Pemerintah, Selasa (20/1).
Aksi unjuk rasa tersebut dimulai dari Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur dan berlanjut ke Kantor Bupati Lombok Timur. Massa menilai kebijakan tidak diperpanjangnya kontrak SLL dengan pengambil Alihan oleh Pemerintah yang dilakukan secara tidak transparan.
“Kami meminta pemerintah untuk kembalikan pengelolaan Taman Labuhan Haji kepada SLL dengan prosedur perpanjangan kontrak, hentikan politik patronase dan bagi-bagi jabatan bermodus pembangunan,” ujar perwakilan APIPI, Muzanni Ardian, saat membacakan tuntutan.
ADVERTISEMENT
.480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, massa juga menuntut pemerintah daerah melakukan audit secara transparan terhadap seluruh dokumen nota kesepahaman (MoU) pengelolaan aset daerah. APIPI menilai perlu dilakukan reformasi birokrasi dengan mencopot Kepala Dinas Pariwisata serta staf khusus pariwisata Lombok Timur.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang mewakili pemerintah daerah menyatakan pihaknya telah menerima aspirasi massa dan akan menindaklanjutinya sesuai arahan Bupati Lombok Timur.
“Investigasi pak sekda jika permasalahan ada pada OPD terkaitnya silahkan usulkan ke saya,” ujar Juaini menyampaikan pesan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.
Juaini menegaskan pemerintah daerah akan memanggil pihak-pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik.
“Tidak ada hubungan pribadi antara bapak Haerul Warisin dengan adik-adik pelaku pariwisata ini adalah murni hubungan pemerintah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemberhentian kerja sama dengan SLL merupakan kewenangan teknis Dinas Pariwisata, bukan keputusan langsung dari bupati.
“Kalau ada informasi masuk dari OPD terkait kepada bupati tentu ada alasan-alasannya dan alasan itu mari kita bedah dan dialogkan,” ujarnya.
Terkait tuntutan investigasi, Juaini menyatakan dirinya ditugaskan langsung untuk memimpin proses tersebut serta membuka ruang dialog dengan para pihak dan massa aksi. (AK)
Editor : R9
